Peristiwa

Dua Terdakwa Korupsi Kredit Fiktif di Bank Jabar Dituntut 8,5 Tahun Penjara

Redaksi Redaksi
Dua Terdakwa Korupsi Kredit Fiktif di Bank Jabar Dituntut 8,5 Tahun Penjara

RIAUPEMBARUAN.COM -Dua terdakwa tindak pidana korupsi kredit fiktif di Bank Jabar (BJB) dinyatakan jaksa terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.

Kedua terdakwa yaitu Arif Budiman,SE, Direktur CV Palem Gunung Raya dan terdakwa Indra Osmer Hutahuruk selaku eks Officer Kredit Bank BJB Kantor Cabang Pekanbaru, terbukti telah merugikan negara sebesar Rp7,2 miliar lebih.

Arif Budiman telah menggunakan surat kontrak atau SPK fiktif untuk pengerjaan kegiatan di Kantor DPRD Provinsi Riau dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singgingi (Kuansing).

Atas perbuatannya, masing-masing terdakwa dituntut hukuman pidana penjara selama 8, 5 tahun, dan kerugian pihak Bank BJB yang merupakan perusahaan milik daerah (BUMD) Jawa Barat dibebankan kepada terdakwa Arif untuk membayarnya.

Dalam amar tuntutan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU), Dewi Sinta Dame, SH, Sugandi SH dan Lusimanmora, SH, yang dibacakan pada sidang Tipikor di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Selasa (15/11/22) sore itu.

Perbuatan kedua terdakwa yang terbukti secara sah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang (UU) RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

"Menuntut terdakwa Arif Budiman dengan hukuman pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan, denda Rp 200 juta atau subsider selama 6 kurungan," ucap JPU Dame SH dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Yuli Artha Pujayotama SH.

Selain hukuman pidana penjara, terdakwa Arif juga diwajibkan membayar kerugian negara sebesar Rp7.233.091.582, atau subsider selama 4 tahun 6 bulan," jelas JPU.

Terdakwa Indra Osmer juga dituntut hukuman pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan, denda Rp 200 juta subsider selama 6 bulan kurungan.

Atas tuntutan hukuman yang dijatuhi jaksa penuntut. Kedua terdakwa melalui kuasa hukumnya akan mengajukan nota pembelaan (pledoi) pada sidang selanjutnya pekan depan.

Berdasarkan dakwaan jaksa. Terdakwa Arif Budiman,SE selaku Direktur CV Palem Gunung Raya dan terdakwa Indra Osmer Hutahuruk selaku eks Officer Kredit Bank BJB Kantor Cabang Pekanbaru, secara bersama sama telah melakukan perbuatan yang merugikan Nagara.

Timbulnya kerugian negara ini, disebabkan oleh fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) yang diberikan pihak bank BJB kepada terdakwa Arif Budiman.

Diketahui, Arif Budiman selaku nasabah Bank BJB Cabang Pekanbaru memiliki hubungan kedekatan dengan Indra Osmer selaku Manajer Bisnis Bank BJB Cabang Pekanbaru Tahun 2015 sampai dengan 2016. Dari kedekatan itulah Arif bekerjasama dengan Indra.

Mantan Manajer Bisnis Bank BJB Cabang Pekanbaru itu pun diduga menyalahgunakan kewenangan jabatannya dengan tidak melakukan verifikasi kebenaran atau keabsahan atas kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK) yang diajukan oleh Arif secara berulang.

Sehingga Bank BJB Cabang Pekanbaru pun memberikan Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) standby loan kepada dua perusahaan yang dimiliki oleh Arif. Namun Arif nyatanya tidak dapat melunasi pembayaran kewajiban kepada Bank BJB Cabang Pekanbaru.

CV. Palem Gunung Raya dan CV. Putra Bungsu milik Arif menggunakan surat kontrak atau SPK fiktif untuk pengerjaan kegiatan di Kantor DPRD Provinsi Riau dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singgingi (Kuansing).

Hal ini lantas menyebabkan kerugian pada Bank BJB Cabang Pekanbaru lantaran kredit macet dikarenakan tidak ada sumber pengembalian atau sumber berbayar.

Setelah dihitung, berdasarkan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau, terjadi kerugian Keuangan Negara sebesar Rp7.233.091.582.
Untuk diketahui, Indra Osmer sendiri saat ini sedang menjalani masa hukuman enam tahun penjara dalam perkara tindak pidana perbankan.*

Penulis: Redaksi

Editor: Rezi AP

Sumber: Riauterkini


Tag:Berita PekanbaruBerita RiauKorupsi