Riau

Pemprov tak Bergeming, Komisaris dan Direksi SPR dan PIR Ditetapkan

Redaksi Redaksi
Pemprov tak Bergeming, Komisaris dan Direksi SPR dan PIR Ditetapkan

RIAUPEMBARUAN.COM -Penetapan Komisaris dan Direksi PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) dan PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) tetap dilakukan, meski sebelumnya menuai pro kontra di kalangan DPRD Riau, dan tokoh masyarakat.

Penetepan posisi penting didua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau tersebut, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), Rabu (24/2/21). Penetapan pimpinan PT PIR tersebut dipimpin langsung Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Masrul Kasmy.

Asisten II Setdaprov Riau, Eva Refita kepada wartawan, memastikan penetapan nama-nama direksi dan komisaris di dua perusahaan berplat merah milik daerah tersebut sudah final.

"Iya nama-nama komisaris dan direksi yang ditetapkan masih sama," kata Evarefita.

Sedangkan pimpinan PT PIR yang ditetapkan RUPS-LB berdasarkan keputusan Gubernur Riau diantaranya Komisaris Utama PT PIR H Jonli, Komisaris Sahat Martin Philip. Kemudian Direktur Utama Adel Gunawan, Direktur Syafruddin Atan Wahid.

Hari ini, Pemprov Riau juga telah menetapkan pimpinan PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) yakni Jhon Armedi Pinem sebagai komisaris, dan Fuadi Noer sebagai direktur.

Penetapan Jhon Armedi yang juga, Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Riau itu, sebelumnya paling banyak mendapatkan sorotan. Salah satunya, Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi.

Sebelumnya, Husaimi menyatakan, inilah proses pemilihan komisaris BUMD terburuk. Kritikan tajam tersebut pertama ditujukan wakil rakyat ini kepada Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Riau. Menurutnya, jabatan ini bertugas sebagai pembina atau pengawas perusahaan berplat merah di Riau. Namun kenyataannya, justru menjadi bagian pihak yang diawasi.

Peran ganda menjadi pembina dan diawasi jadi pemikiran rancu. Banyaknya jabatan penting dijajaran direksi sebelumnya dipreteli atas dalih agar lebih baik lagi itu pun dipertanyakan. Pasalnya, setelah mencopot jabatan penting di BUMD SPR, justru nama yang muncul justru pihak yang mempreteli itu sendiri.

Kritikan kedua ditujukan kepada Kepala Disnaker Riau, terpilih sebagai Komut PT PIR. Menurut Husaimi lagi, mestinya jabatan itu diberikan kepada orang yang benar-benar profesional dibidangnya. Tidak seperti Kadisnaker yang telah terbebani dengan tugasnya sebagai pimpinan OPD, mengawasi perusahaan dan ketenagakerjaan.

Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), melalui Sekretarisnya, Muhammad Herwan, memberikan kritikam tajam. Menurutnya, penetapkan Komisaris dan Direksi BUMD, PT PIR dan PT SPR banyak penolakan publik terhadap calon-calon yg direkomendasikan oleh Pansel UKK BUMD tersebut karena tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan peraturan perundang-undangan.

"Kita percaya Gubri dan pemimpin Riau akan Bijak dan Arif. Apa yg dilakukan oleh masyarakat memberikan saran dan mengingatkan pemimpin jika ada yang kurang tepat, pada hakikatnya ada bentuk kepedulian dan sayang rakyat pada pemimpinnya,” ujar Sekretaris FKPMR, Muhammad Herwan.

Dijelaskannya, calon-calon Komisaris dan Direksi yang direkomendasikan oleh pansel, tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang dinyatakan dalam PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD maupun Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD, terutama terkait dengan Integritas dan Kapasitas maupun Kompetensi yakni pengalaman dalam hal manajemen bisnis.*

Penulis: Redaksi

Editor: Rezi AP

Sumber: RiauTerkini


Tag:BUMD Riau