Rohil

Bupati Rohil Berang Dalam Pertemuan Bersama SKK Migas dan Pertamina Hulu Rokan

Redaksi Redaksi
Bupati Rohil Berang Dalam Pertemuan Bersama SKK Migas dan Pertamina Hulu Rokan
Istimewa

RIAUPEMBARUAN.COM -Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait peluang daerah dalam pengelolaan Migas pada Sumur tua yang ada di Rohil, akhir pekan lalu di Mess Pemda Bagansiapiapi.

Pemkab Rohil berharap dalam pertemuan ini dengan mengundang orang yang bisa mengambil kebijakan ataupun keputusan di Pertamina, SKK Migas dan Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan Pertamina Hulu Energi (PHE). Namun dalam pertemuan FGD ini, Bupati Afrizal Sintong kecewa dan sempat berang karena cuma di hadiri perwakilan saja dan bukan pengambil kebijakan.

Pertemuan FGD ini juga di hadiri, Dirut BUMD Rohil Kasmer Dahlan,Ketua LAM Rohil Wazirwan Yunus, Tokoh masyarakat Rohil Nasrudin Hasan dan Atan Sakban serta Disnaker Rohil.

Bupati Rohil Afrizal Sintong dalam pertemuan ini meminta pihak SKK Migas maupun PHR memberikan data sebenarnya kepada Pemkab Rohil terkait jumlah sumur minyak yang ada di wilayah Rohil baik itu yang masih produktif maupun tidak produktif lagi, dan jika sumur tua tidak di produksi lagi, Pemda Rohil melalui BUMD bersedia mengelola sumur tua tersebut.

Selain itu Bupati Afrizal juga menanyakan terkait data sebenarnya berapa barel setiap hari minyak mentah yang diambil dari Rohil, Sehingga dengan begitu Pemerintah Daerah bisa mengetahui angka bagi hasil yang diperoleh setiap tahunnya.

Di kesempatan ini Bupati juga meminta data berapa banyak orang tempatan atau anak asli Rohil yang bekerja di Blok Rokan ini. Sebab, sesuai Perbub, pekerja lokal harus ada sebanyak 60 persen.

Bukan hanya itu, Afrizal Sintong juga meminta agar pihak PHR mengutamakan kontraktor lokal melalui asosiasi kontraktor lokal yang ada.Sehingga kontraktor lokal bisa mendapatkan bagian pekerjaan di Blok Rokan ini.

"Kami berharap,kehadiran Blok Rokan ini buat masyarakat lokal jangan jadi penonton,di sini harus ada prioritas untuk masyarakat tempatan dari PHR dan SKK Migas. Kami juga punya Perda tenaga kerja 60 persen untuk lokal, tapi kalau dihitung karyawan PHR itu lima persen tak ada orang tempatan," bebernya penuh harap.

Namun, pada saat diskusi berlangsung, Bupati Rohil Afrizal Sintong nampak kecewa karena pihak SKK Migas maupun PHR hanya mengirim utusan yang jabatannya sebagai Humas, sehingga diskusi tidak bisa dilanjutkan karena tidak bisa memberikan jawaban yang diminta Pemda Rohil.

Sementara Humas PHR, Syafrun mengatakan untuk pemberian data jumlah sumur minyak maupun jumlah produksi minyak yang diambil, pihaknya terganjal aturan SKK Migas nomor 52.2.8 tentang masalah kontrak bagi hasil.

"Kami tidak dibolehkan untuk memberikan data-data itu kepada pihak-pihak lain," jelasnya.

Sementara, Humas SKK Migas wilayah Sumbagut Yanin Kholison mengatakan, untuk pertemuan kali ini pihaknya hanya bisa lebih banyak mendengar dulu apa-apa saja poinyang diminta oleh Bupati Rohil. Hal ini, nantinya akan bahas lagi di internal SKK Migas.

Tidak adanya jawaban yang memuaskan, Bupati meminta agar diskusi ini tidak perpanjang lagi karena percuma saja dilanjutkan jika Pemerintah Daerah tidak dapat jawaban yang valid.

Disamping itu Wakil Bupati Rohil juga menegaskan akan mengagendakan ulang FGD ini. Jika memang orang yang diutus tetap sebatas Humas, Pemda Rohil akan kembali menundanya sampai yang berkompeten bisa hadir.*

Penulis: Eka S

Editor: Redaksi


Tag:Bupati RohilPT PertaminaPT Pertamina Hulu RokanSKK Migas