RIAUPEMBARUAN.COM -Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak untuk mempercepat realisasi fisik dan keuangan kegiatan tahun 2025. Ia menegaskan agar setiap OPD memprioritaskan belanja wajib seperti gaji pegawai, tunjangan kinerja (TPP), serta kebutuhan operasional dasar.
Hal tersebut disampaikan Syamsurizal saat membuka Rapat Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan APBD hingga September 2025 yang digelar di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Kamis (30/10/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh kepala OPD dan camat se-Kabupaten Siak.
Dalam arahannya, Wabup menyebutkan bahwa hingga akhir September, realisasi fisik kegiatan telah mencapai 62,16 persen, sementara realisasi keuangan baru di angka 43,34 persen. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara progres pelaksanaan kegiatan dengan pencairan anggaran.
“Kami memahami banyak OPD masih menunggu anggaran masuk. Tapi yang jelas, belanja wajib seperti gaji, TPP, listrik, dan air harus diprioritaskan terlebih dahulu agar penyerapan anggaran bisa meningkat,” tegas Syamsurizal.
Ia juga menjelaskan, transfer dana dari pemerintah pusat yang semula dijadwalkan pada 25 Oktober bergeser menjadi 31 Oktober, dan diperkirakan baru dapat diproses sekitar 3 November 2025. “Bulan ini nilainya cukup besar, sekitar Rp100 miliar lebih, sebelumnya hanya Rp53 miliar. Tapi dari perhitungan, masih ada kebutuhan yang belum tercover sepenuhnya di masing-masing OPD,” jelasnya.
Syamsurizal menekankan agar Badan Keuangan Daerah (BKD) segera memproses pembayaran kegiatan prioritas, terutama TPP, gaji bulan November, serta biaya operasional seperti listrik, air, dan bahan kimia di dinas teknis. “Yang wajib itu dulu. Kalau nanti masih ada sisa, baru kita lihat mana yang bisa dibayarkan berikutnya,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BKD Siak, Raja Indoor Parlindungan Siregar, menyampaikan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini masih memerlukan penyesuaian dan kehati-hatian. BKD terus melakukan perhitungan antara kebutuhan daerah dan potensi pendapatan hingga akhir tahun agar pengelolaan keuangan tetap terkendali.
“Beberapa belanja mungkin akan terkendala di proses pembayaran akhir tahun, karena kami masih menunggu apakah provinsi membayar tunda salurannya dan sisa tunda salur dari pusat. Kalau disalurkan, Alhamdulillah bisa teratasi. Tapi kalau belum, ini harus kami perhitungkan kembali,” ujarnya.
BKD juga meminta seluruh OPD segera menghitung sisa GU yang belum dibayarkan, khususnya untuk gaji, TPP, dan kebutuhan hingga Desember. Selain itu, data kontrak kegiatan dan belanja modal yang sudah berjalan juga diminta segera disampaikan agar dapat dihitung kemampuan pembayarannya hingga akhir tahun.
Inspektur Kabupaten Siak Faly Wurendarasto selaku moderator rapat menyampaikan bahwa kegiatan evaluasi ini menjadi momentum penting bagi seluruh OPD untuk terbuka terhadap capaian dan kendala pelaksanaan program.
“Setiap OPD diminta melaporkan dua hal utama, yakni realisasi fisik dan keuangan serta kendala yang dihadapi. Kalau fisiknya rendah, kenapa. Kalau keuangannya rendah, apa penyebabnya. Dari situ nanti kita tahu bagaimana memperbaikinya,” ujarnya.
Dari hasil laporan sementara, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) menjadi contoh positif dengan realisasi fisik mencapai 99,06 persen dan realisasi keuangan 88,15 persen.
“Capaian tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi perangkat daerah lain untuk mempercepat progres kegiatan sebelum penutupan tahun anggaran,” tutup Syamsurizal.*
Penulis: Doli Watari
Editor: Redaksi
Redaksi
