SETIAP tahun kita mengulang drama yang sama: kebakaran lahan, rapat darurat, water bombing, lalu hujan turun dan semua lupa. Sampai kemarau berikutnya datang lagi. Jika sebuah kesalahan diulang setiap tahun, namanya bukan lagi kelalaian, tapi kebiasaan. Setiap musim kemarau, langit Riau, terkhusus Bengkalis kembali bercerita dengan bahasa yang sama kelabu.
Matahari tidak lagi terbit dengan gagah, ia hanya mengintip malu-malu di balik selimut asap. Anak-anak sekolah disibukkan dengan istilah PJJ (PEMBELAJARAN JARAK JAUH) atau pun jika masuk setengah hari dengan istilah PTT (Pembelajaran tatap muka), penerbangan ditunda, dan aplikasi pemantau kualitas udara menjadi lebih sering dibuka oleh kawan-kawan yang bekerja di dapur MBG daripada media sosial. Kita sudah hafal skenarionya, karena ini bukan kejadian, ini sudah menjadi siklus. Siklus Hidup di Riau.
Kebakaran lahan, terutama di lahan gambut yang kini banyak beralih fungsi menjadi kebun sawit, adalah luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh. Api memang terlihat menyala di permukaan, tetapi bara sesungguhnya ada di bawah ??" di dalam gambut yang kering, di dalam tata kelola yang rapuh, dan di dalam kesadaran kita yang mudah lupa ketika hujan turun.
Pemerintah sudah punya semua regulasinya. Ada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, ada kewajiban tinggi muka air gambut minimal 40 cm. Aturannya bagus di atas kertas. Masalahnya ada di pengawasan.
Kita sering bertanya, siapa yang membakar? Pertanyaan itu penting, tapi tidak cukup. Pertanyaan yang lebih jujur adalah: mengapa lahan ini begitu mudah terbakar?
Sawit adalah primadona ekonomi Riau.
Tidak bisa dipungkiri, ia menghidupi ribuan keluarga di Bengkalis. Namun di balik hijaunya yang terlihat subur dari atas, ada gambut yang sedang sekarat. Gambut adalah spons raksasa. Ketika masih basah, ia adalah penjaga air terbaik.
Ketika kanal-kanal drainase dibuka terlalu dalam untuk membuat lahan sawit tidak tergenang, spons itu diperas habis. Airnya hilang, ia menjadi kering, rapuh, dan sangat mudah terbakar. Sekali api menyentuh, ia tidak hanya membakar di atas, ia menjalar di bawah tanah, bisa berminggu-minggu, tak terlihat, hanya berasap. Inilah mengapa asap tak kunjung reda.
Maka, menyalahkan petani kecil yang membakar untuk membuka lahan saja tidak adil. Ya, praktik tebas bakar masih ada karena dianggap paling murah. Tapi ada rantai yang lebih besar.
Ada lahan-lahan konsesi yang tidak terawat, dibiarkan semak, lalu terbakar dan statusnya menjadi abu-abu. Ada kanal yang tak pernah disekat kembali. Ada sistem pengawasan yang hanya siaga saat api sudah besar, bukan saat lahan mulai mengering.
Kita terlalu sibuk memadamkan, dan lupa mencegah.
Padamkan api dengan helikopter itu penting dan heroik, para petugas di lapangan adalah pahlawan. Tapi itu seperti mengepel lantai tanpa memperbaiki atap yang bocor. Selama gambutnya kering, api akan selalu kembali.
Asap ini bukan sekadar masalah lingkungan. Ini adalah masalah keadilan.
Siapa yang paling menderita karena asap? Bukan mereka yang duduk di ruangan ber-AC di kota besar.
Yang menderita adalah ibu-ibu yang anaknya ISPA berulang, nelayan yang tak bisa melaut karena jarak pandang, guru honorer yang harus tetap mengajar di kelas penuh asap, dan atlet-atlet muda kita di KONI yang harus menghentikan latihan karena kualitas udara berbahaya Serta Anak-Anak penerima MBG yang jadi terhambat untuk menerima MBG (MAKANAN BERGIZI GRATIS) yang berfungsi untuk mencegah stunting dan kualitas gizi tubuh mereka, ironi memang karna dengan terhambatnya gara-gara asap sehingga program yang bagus menjadi terkendala sedangkan dari BGN sendiri belum ada solusi masalah pembagian distribusi MBG tersebut terhadap sekolah-sekolah yang terkena dampak dengan istilah PJJ (pembelajaran jarak jauh) tersebut.
Mereka yang paling sedikit menikmati keuntungan atau bahkan anak-anak yang tidak mengerti sama sekali dari ekspansi besar-besaran, justru yang paling banyak membayar harganya.
Apa yang bisa kita lakukan?
Pertama, basahi kembali gambut. Program sekat kanal dan rewetting gambut harus menjadi kewajiban, bukan sekadar proyek. Lahan sawit di gambut harus punya standar tinggi muka air. Kalau gambut basah, ia tidak akan terbakar.
Kedua, ubah insentif. Jangan beri insentif hanya pada luas tanam, tapi pada perawatan lahan. Petani dan perusahaan yang menjaga lahannya tidak terbakar selama 3 tahun berturut-turut harus mendapat penghargaan, akses permodalan, dan kepastian hukum. Petani butuh alat berat murah untuk membuka lahan tanpa bakar, bukan hanya spanduk larangan membakar.
Ketiga, tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Baik pembakar perorangan maupun korporasi yang lalai menjaga konsesinya harus ditindak dengan data satelit yang transparan. Asap tidak mengenal batas desa, maka hukum juga tidak boleh tumpul ke atas.
Bengkalis pernah dikenal dengan pantainya, dengan sastra dan budayanya. Apalagi Riau terkenal dengan sumber daya alamnya, jangan sampai kita lebih dikenal karena menjadi eksportir asap ke negara tetangga.
Asap yang tak kunjung reda sebenarnya adalah alarm. Ia berbisik kepada kita: bahwa pembangunan yang mengeringkan tanahnya sendiri, pada akhirnya akan membuat penghuninya sesak napas. Dan penyakit yang tak kunjung usai.
Sudah waktunya kita berhenti sekadar menunggu hujan. Hujan akan datang dan api akan padam, tapi jika spons itu tetap kering, ia akan kembali terbakar tahun depan. Tugas kita bukan hanya memadamkan api hari ini, tapi memastikan tidak ada api untuk anak cucu kita esok.
Karena langit biru bukan hadiah dari musim hujan, ia adalah hasil dari keputusan-keputusan berani yang kita ambil di musim kemarau.*
Penulis:Darma F. Sitompul.,S.A.P.,MS,i.,AIFO
Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi
Redaksi
