RIAUPEMBARUAN.COM -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sudah dapat segera dijalankan.
Kepastian tersebut menyusul rampungnya proses evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tanpa adanya catatan krusial yang berpotensi menghambat pelaksanaan anggaran.
Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, mengatakan hasil evaluasi Kemendagri telah ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada akhir Desember 2025.
Dengan selesainya tahapan tersebut, pemerintah daerah kini tinggal menjalankan seluruh program dan kegiatan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Setelah evaluasi dan pembahasan bersama, APBD sudah bisa digunakan. Sekarang tinggal pemerintah daerah menjalankan proses pelaksanaan seperti biasa,” ujar Kaderismanto di Pekanbaru, Senin (5/1/2026).
Ia menegaskan, tidak terdapat perubahan mendasar dalam struktur APBD yang telah disahkan. Seluruh kebijakan belanja dan program strategis tetap disusun berdasarkan kemampuan keuangan daerah guna menjaga kesinambungan pembangunan di Provinsi Riau sepanjang tahun 2026.
Dari sisi pendapatan, APBD Riau 2026 disusun dengan pendekatan realistis. Proyeksi pendapatan daerah berada pada kisaran Rp8,2 triliun hingga Rp8,3 triliun, merujuk pada capaian realisasi pendapatan tahun 2025 yang mencapai sekitar 86 persen dari target.
Menurut Kaderismanto, pendekatan tersebut dipilih agar pelaksanaan anggaran tidak terganggu oleh asumsi yang terlalu optimistis.
“Antara asumsi dan realisasi hampir pas. Ini penting supaya APBD benar-benar mencerminkan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Meski demikian, DPRD Riau tetap membuka ruang optimisme terhadap potensi peningkatan pendapatan daerah, baik melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun kemungkinan bertambahnya dana transfer dari pemerintah pusat seperti Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), seiring membaiknya kondisi fiskal nasional.
Optimisme tersebut tetap dijaga meskipun sebelumnya Provinsi Riau terdampak pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) hingga Rp1,2 triliun. Kaderismanto menilai dinamika tersebut tidak seharusnya membuat daerah bersikap pesimis dalam merencanakan pembangunan.
Namun demikian, penurunan total postur APBD berimplikasi pada perubahan status fiskal Provinsi Riau, dari kategori fiskal tinggi menjadi fiskal sedang. Perubahan ini berdampak langsung pada penyesuaian sejumlah komponen belanja, khususnya yang berkaitan dengan tunjangan.
“Konsekuensinya memang ada, terutama pada tunjangan, termasuk TPP ASN dan tunjangan komunikasi DPRD, karena hitungannya sekarang mengikuti kategori fiskal sedang,” tutup Kaderismanto.*
Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi
Redaksi
