RIAUPEMBARUAN.COM -Pemusnahan barang ilegal senilai Rp4,77 miliar oleh Bea Cukai Dumai mendapat apresiasi, tetapi sekaligus menyisakan pertanyaan besar mengenai siapa pihak yang bertanggung jawab di balik barang-barang tersebut.
Hampir empat tahun penindakan, jutaan batang rokok dan berbagai barang ilegal dimusnahkan, sementara perkembangan penanganan hukum terhadap pihak yang terlibat belum dijelaskan secara terperinci.
Sorotan itu disampaikan Muhammad Ikhsan Nizar, mantan Koordinator Daerah BEM se-Kota Dumai periode 2022??"2024, Ketua Persatuan Hijau Riau Kota Dumai sekaligus Founder Arena Pemuda, Rabu (18/11/2026).
Ikhsan menilai keberhasilan Bea Cukai tidak cukup diukur dari nilai barang yang disita dan dimusnahkan. Pengungkapan jaringan serta pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang terlibat harus menjadi bagian dari keberhasilan penindakan.
"Kami mengapresiasi pemusnahan Rp4,77 miliar ini. Tetapi jangan hanya barangnya yang dimusnahkan, sementara siapa yang bertanggung jawab tidak pernah dijelaskan. Publik berhak tahu berapa tersangka, berapa perkara yang diproses, dan bagaimana hasil penyidikannya," tegas Ikhsan.
Ia juga menyoroti pernyataan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Riau, Dwijo Muryono, yang menyebut terdapat tujuh orang dalam proses penyidikan pada tahun sebelumnya.
"Tahun lalu ada tujuh orang dalam penyidikan, yang tersangka akan kita informasikan dan ditotalisasikan," ujar Dwijo saat kegiatan pemusnahan, Selasa (17/11/2026).
Menurut Ikhsan, pernyataan tersebut perlu diperjelas, terutama mengenai status tujuh orang tersebut dan perkembangan perkara yang ditangani.
"Jangan berhenti pada pernyataan ada tujuh orang dalam penyidikan. Siapa yang sudah menjadi tersangka? Berapa perkara yang sudah dilimpahkan? Kalau belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, apa kendalanya? Ini harus dijelaskan kepada publik," katanya.
Ia mengingatkan, jangan sampai penyitaan dan pemusnahan hanya dianggap sebagai risiko bisnis oleh jaringan peredaran barang ilegal.
"Kalau barangnya terus ditangkap dan dimusnahkan, tetapi pemain di belakangnya tidak terungkap, lalu di mana efek jeranya? Jangan sampai barang ilegal menjadi barang tanpa pelaku. Barangnya dimusnahkan, tetapi pelakunya tetap menjadi misteri," tegasnya.
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi (PLI) KPPBC TMP B Dumai, Dedi Husni, menjelaskan barang yang dimusnahkan merupakan campuran Barang yang Dikuasai Negara (BDN) hasil penindakan yang telah ditetapkan statusnya menjadi Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN).
"Ini campuran dari semua barang BDN. Atas semua barang BDN yang ada tadi ditetapkan statusnya menjadi BMMN. Untuk peruntukan BMMN (pemusnahan) telah dimintakan izinnya ke DJKN dan KPKNL Dumai," jelas Dedi.
Ia menegaskan barang yang dimusnahkan bukan barang bukti perkara pidana kepabeanan dan cukai.
"Barang yang dimusnahkan ini adalah BMMN, bukan BB dari penyidikan kasus pelanggaran pidana kepabeanan dan cukai," ujarnya.
Dedi menerangkan, BDN dapat berasal dari pelanggaran administratif yang tidak memenuhi unsur pidana, tetapi berkaitan dengan ketentuan larangan dan pembatasan (lartas). Selain itu, terdapat barang yang ditinggalkan pemilik atau pelakunya sehingga pihak yang bertanggung jawab tidak ditemukan.
Apabila barang menjadi barang bukti perkara pidana, penyerahannya kepada kejaksaan dilakukan melalui tahap II sehingga tidak lagi berada dalam penguasaan Bea Cukai.
Meski demikian, penjelasan tersebut belum disertai rincian nilai dan jumlah barang berdasarkan masing-masing kategori asal penindakan. Publik belum memperoleh gambaran berapa banyak barang yang berasal dari pelanggaran administratif dan berapa yang ditinggalkan pemiliknya.
Sementara itu, Kepala KPPBC TMP B Dumai, Ruru Firza Isnandar, menyampaikan bahwa pemusnahan dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran, mencegah potensi kerugian negara, serta melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal dan berbahaya.
Bea Cukai Dumai juga mengajak masyarakat tidak membeli, memperdagangkan maupun mengedarkan barang ilegal serta berperan aktif melaporkan dugaan pelanggaran kepabeanan dan cukai.
Berdasarkan data Bea Cukai Dumai, barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan periode 2023 hingga September 2026 dengan total nilai mencapai Rp4.771.941.532. Potensi kerugian negara yang berhasil dicegah tercatat sebesar Rp1.975.475.603.
Barang tersebut meliputi 1.913.750 batang rokok berbagai merek, 34 unit rokok elektrik, 216 unit telepon seluler, 46 liter minuman beralkohol, 198 kemasan pakaian, sepatu dan produk tekstil bekas, 666 kemasan kosmetik, obat-obatan dan suplemen, serta 1.079 kemasan berbagai barang bekas lainnya.
Rokok ilegal mendominasi dengan perkiraan nilai mencapai Rp2,95 miliar dan potensi kerugian negara sekitar Rp1,92 miliar. Sementara itu, 216 unit telepon seluler yang dimusnahkan memiliki nilai lebih dari Rp1 miliar.
Pemusnahan berlangsung di halaman Gedung Tempat Penimbunan Pabean Bea Cukai Dumai, Jalan Datuk Laksamana, Selasa (17/11/2026), melalui pemotongan, penghancuran, perusakan fungsi hingga pembakaran sesuai karakteristik barang.
Di tengah besarnya nilai barang yang dimusnahkan, pertanyaan mengenai asal barang, pihak yang bertanggung jawab, serta perkembangan tujuh orang dalam penyidikan masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
Pemusnahan BMMN memang tidak otomatis harus disertai penetapan tersangka. Namun, hal itu tidak menghilangkan kewajiban keterbukaan mengenai hasil penindakan dan perkembangan perkara yang memang memenuhi unsur pidana.
Bagi publik, barang ilegal yang berhasil diamankan dan dimusnahkan merupakan satu bagian dari penegakan hukum. Mengungkap pihak di balik peredarannya merupakan bagian lain yang tidak boleh diabaikan.
Penulis: Redaksi
Editor: Rezi AP