RIAUPEMBARUAN.COM??" Wali Kota Dumai, H. Paisal, memimpin Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Ruang Rapat Wan Dahlan Ibrahim, Jumat (5/6/2026).
Pertemuan tersebut membahas Surat Pemberitahuan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Dumai Nomor AL.305/2/1/KSOP.DMI/2025 tertanggal 31 Desember 2025 yang berkaitan dengan legalitas operasional Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di kawasan pelabuhan Dumai.
Dalam rapat tersebut, Wali Kota Paisal meminta KSOP Kelas I Dumai untuk meninjau kembali bahkan membatalkan surat pemberitahuan tersebut karena dinilai berpotensi mengganggu kondisi kondusif di Kota Dumai.
"Kami akan mengundang seluruh pihak terkait, termasuk Kementerian Koperasi. Kami juga berharap pihak KSOP dapat menyelesaikan persoalan ini dengan baik sehingga situasi Kota Dumai tetap kondusif," ujar Paisal.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Dumai menginginkan solusi terbaik yang dapat diterima semua pihak tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak mana pun.
"Kami berharap melalui Forkopimda ini, pihak KSOP dapat mengambil keputusan secara bijak dan memberikan kepastian, mengingat surat dari Dirjen dan Deputi tersebut masih memungkinkan untuk ditinjau atau diubah kembali," katanya.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Dumai bersama Forkopimda akan melakukan koordinasi langsung dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Koperasi.
Langkah tersebut bertujuan memperoleh kepastian regulasi terkait Usaha Jasa Terkait (UJT), pengaturan PMKU, serta penyempurnaan aturan yang akan diterapkan di kawasan pelabuhan.
Rapat Forkopimda tersebut juga dihadiri unsur Forkopimda Kota Dumai, Ketua LAMR, pimpinan instansi vertikal, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Kata Kunci SEO: Wali Kota Dumai, Paisal, Forkopimda Dumai, KSOP Dumai, TKBM Dumai, Pelabuhan Dumai, legalitas TKBM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koperasi, UJT Dumai.
Penulis: Redaksi
Editor: Rezi AP
Redaksi
