crossorigin="anonymous">
Advertising
DPRD Bengkalis

Di PAW Partai, Empat Anggota DPRD Bengkalis Menggugat ke PN

Redaksi Redaksi
Di PAW Partai, Empat Anggota DPRD Bengkalis Menggugat ke PN

RIAUPEMBARUAN.COM - Empat orang Anggota DPRD Bengkalis dari Partai Golkar menggugat DPD Partai Golkar dan Ketua DPRD, Bupati dan Ketua KPU Bengkalis ke Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis. Gugatan itu dinilai pergantian antar waktu (PAW) mereka tidak sesuai mekanisme yang berlaku.

Sedangkan gugatan keempat anggota DPRD Bengkalis dari Partai Golkar diantaranya Septian Nugraha, Ruby Handoko alias Akok, Al Azmi dan Safroni Untung yang diketahui melalui Website Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Bengkalis, 9 Agustus 2023.

Sesuai nomor perkara penggugat /tergugat status perkara 37/Pdt.G/2023/PN Bengkalis, empat anggota dewan sebagai penggugat mengajukan gugatan melawan hukum kepada (tergugat) yakni DPD Partai Golkar Riau Cq. Syamsuar, Indra Gunawan Eet, DPD Golkar Bengkalis Cq. Syahrial dan M Syafri.

Mereka juga menggugat DPP Partai Golkar Cq Airlangga Hartarto Cq Lodewijk F Faulus. Sedangkan turut tergugat Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis H Khairul Umam, Sekwan Bengkalis Rafiaradhi Ikhsan, Bupati Bengkalis Kasmarni, Gubri Syamsuar dan Ketua KPU Bengkalis.

"Ya, benar mereka sudah memasukkan gugatannya ke PN Bengkalis dan rencana sidang perdananya pada 29 Agustus 2023 mendatang," ungkap Humas PN Bengkalis, Ulwan Maluf ketika dikonfirmasi riauterkini.com, Selasa (15/8/23) pagi.

Dari informasi yang berhasil dirangkum di lapangan, ada sekitar 7 Anggota DPRD Bengkalis asal Partai Golkar dalam Pemilu Legislatif 2024 pindah ke partai lain, yakni ke Partai PDIP dan Nasdem.

Sementara itu, Kuasa Hukum Empat anggota DPRD Bengkalis (Penggugat) Basuki Rahmad SH MH yang dikonfirmasi melalui telepon genggamnya mengatakan, gugatan ini terkait PAW anggota DPRD Bengkalis dari Partai Golkar Bengkalis yang tidak sesuai dengan mekanisme PAW.

"Ya, klien kami menilai kewenangan memberhentikan mereka tidak sesuai prosedur. Karena klien kami dipilih oleh rakyat dan dilantik oleh Mendagri melalui Gubernur. Makanya Partai Golkar tak berwenang mem PAW-kan klien kita," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bengkalis saat dihubungi riauterkini.com untuk dikonfirmasi terkait hal tersebut, belum bersedia memberikan keterangan.*

Penulis: Redaksi
Editor: Rezi AP

Sumber: Riauterkini

Tag:DPRD Bengkalis

Berita Terkait

Komentar

Berita Terkini Indeks