RIAUPEMBARUAN.COM - Antrean kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Bengkalis??"Pakning kembali mengular. Di bawah terik matahari, warga harus menunggu berjam-jam untuk bisa menyeberang, lantaran hanya satu kapal Roll on??"Roll off (Roro) yang kini beroperasi.
Kondisi ini memicu keresahan luas di masyarakat, terlebih karena suara wakil rakyat di DPRD Bengkalis nyaris tak terdengar.
Pelayanan penyeberangan yang menjadi jalur vital penghubung Pulau Bengkalis dengan daratan Sumatera itu kini nyaris lumpuh. Dari empat armada yang seharusnya beroperasi, hanya satu kapal yang masih melayani ribuan pengguna setiap hari.
Akibatnya, kendaraan pribadi, truk logistik, bahkan ambulans terpaksa menunggu lama. Sebagian warga bahkan harus bermalam di area pelabuhan demi bisa menyeberang.
Di tengah situasi sulit ini, publik mulai mempertanyakan peran DPRD Bengkalis. Gedung dewan yang seharusnya menjadi tempat memperjuangkan aspirasi rakyat terasa sunyi dari suara pembelaan. Banyak warga menilai para wakil rakyat seolah kehilangan semangat memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Kekecewaan warga kian mendalam setelah salah seorang anggota DPRD Bengkalis dari Fraksi PDIP, Zamzami, menyampaikan pernyataan yang dianggap tidak menunjukkan empati terhadap persoalan ini. Saat dimintai tanggapan wartawan, ia hanya menjawab singkat:
“Masalah Roro itu bukan ranah saya," ujarnya.
Ucapan tersebut langsung menuai reaksi negatif dari masyarakat yang berharap wakil rakyat bersikap lebih peduli terhadap persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Kalau bukan urusannya dewan, lalu urusan siapa? Kami sudah berhari-hari menunggu tanpa kepastian, sementara anggota DPRD diam saja,” keluh Asnawi, warga Bengkalis yang mengaku sudah dua kali gagal menyeberang karena panjangnya antrean, Sabtu (1/11/2025).
Krisis Roro ini bukan hanya mempersulit mobilitas warga, tetapi juga menghambat roda perekonomian daerah. Distribusi bahan pokok terganggu, harga kebutuhan mulai merangkak naik, dan pelaku usaha kecil ikut terdampak. Hingga kini, belum terlihat langkah darurat baik dari pihak eksekutif maupun legislatif untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Dulu anggota DPRD dikenal vokal dan berani bersuara untuk rakyat. Sekarang, meninjau ke lapangan saja tidak ada. Seolah kepedulian itu sudah hilang,” ungkap Fitri, warga lainnya dengan nada kecewa.
Kondisi ini juga menyoroti lemahnya kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bengkalis. Banyak pihak menilai Dishub gagal memberikan pelayanan publik yang optimal.
Kritik datang dari kalangan mahasiswa yang menilai Kepala Dishub tidak responsif dan lamban mengambil tindakan. Beberapa organisasi mahasiswa lokal bahkan mendesak agar Kepala Dishub dicopot dari jabatannya karena dianggap tidak profesional.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelayaran Dishub Bengkalis, Edi Kurniawan, membenarkan bahwa kapal KMP Pertiwi III mengalami kerusakan mesin.
“Ya, kami menerima laporan bahwa Pertiwi III mengalami kerusakan. Jadi, dari dua armada yang sebelumnya beroperasi, kini tinggal satu kapal saja,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa masyarakat diimbau menunda keberangkatan karena antrean masih sangat panjang.
“Kami sudah meminta pihak operator ALP untuk segera melakukan perbaikan. Apalagi kapal Pertiwi III ini baru selesai docking kurang dari sebulan lalu,” jelasnya.
Namun, penjelasan tersebut belum mampu meredam kekecewaan publik. Warga menilai Dishub terlalu pasif dan tidak menunjukkan langkah konkret.
“Kalau terus begini, masyarakat Bengkalis akan terus jadi korban. Dishub harus bertanggung jawab, bukan hanya memberi penjelasan,” tegas Dianto, salah satu pengguna jasa penyeberangan.*
Penulis: Eru Kurniawan
Editor: Redaksi
Redaksi
