Advertorial

Upaya Bupati Meranti Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid 19

Redaksi Redaksi
Upaya Bupati Meranti Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid 19
Istimewa

RIAUPEMBARUAN.COM -Bupati kepulauan Meranti Drs.H.Irwan Nasri M.Si,dalam kondisi pandemi virus corona disease 2019 (Covid-19) yang telah menghebohkan dunia, dalam menyikapi wabah berbahaya tersebuat, Irwan tak tinggal diam dengan segala cara yang ia lakukan demi keselamatan masyarakatnya,yaitu perangi pandemi Covid-19.

Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) penanggulangan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Covid-19 di Kepulauan Meranti, pada kesematan itu Bupati menekankan jangan sampai ada masyarakat Meranti yang tidak miliki bahan pangan untuk dikonsumsi, bertempat di Gedung Biru Kantor Bupati.

Rakor dipimpin langsung oleh Bupati didampingi Sekretaris Daerah Kep. Meranti Bambang Supriyanto SE MM dan dihadiri oleh Kepala OPD, Kepala Bagian Sekda, serta Para Camat Se-Kabupaten Meranti.

Dalam penekanannya dihadapan Kepala OPD yang hadir, Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si menekankan, Pemerintah Daerah sangat berkomitmen menangani masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat Covid-19 seperti para pedagang kecil, petani, buruh serta para TKI karena Pemda tidak ingin ada masyarakat Meranti yang kelaparan karena kehabisan bahan pokok.

"Kita ingin bagaimana masyarakat yang kehilangan pekerjaan, para buruh, pedagang kecil, dan petani kecil dapat tertangani dengan baik, jangan sampai ada masyarakat kita yang tidak memiliki bahan pangan untuk dikonsumsi," ujar Bupati.

Agar semua berjalan sesuai harapan dikatakan Bupati Irwan, Pemkab tengah menyusun sebuah skenario untuk melihat seberapa besar dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh Covid-19 terhadap masyarakat serta bagaimana upaya penanganannya.

Salah satu cara yang akan dilakukan adalah dengan mengalokasikan anggaran untuk jaring pengaman sosial bagi masyatakat yang terdampak ekonomi agar tidak ada masyarakat yang kelaparan di Meranti.

Saat ini untuk penanganan Covid-19 di Meranti, seperti dijelaskan Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Pemkab. Meranti telah memposting anggaran sebesar 36 Miliar. Dana ini berasal dari pergeseran anggaran kegiatan Fisik dan Non Fisik plus Bantuan Sosial sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI, No. Kemenkeu No. 6 Tahun 2020 Tentang Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Dana BOK Kesehatan untuk pencegahan atau penanganan Covid-19 dan petunjuk dari Menteri Dalam Negeri.

"Saat ini kita telah memposting alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar 36 Miliar, dana ini akan digunakan untuk penanganan kesehatan, pengendalan pengamanan serta antisipasi dampak sosial ekonomi," jelas Sekda.

Dalam pemberian bantuan jaring pengaman sosial bagi masyarakat dampak dari Covid-19 ini, Pemkab. Meranti akan mengacu pada data yang terdapat dalam pusat data terpadu (PDT) Kementrian Sosial RI.

Menurut data Dinas Sosial Meranti jumlah penerima PKH dan BPNT di Meranti sesuai dengan PDT Kementrian Sosial berjumlah 120 ribu jiwa, sebanyak 102 ribu jiwa sudah terbantu sementara 18 ribu jiwa belum terbantu karena keterbatasan anggaran.

Dari PKH sendiri masyarakat miskin sudah dapat 250-300 ribu/bulan, BPNT sebesar 200 ribu artinya setiap masyarakat miskin sudah mendapat 500 ribu/bulan, juga akan ditambah lagi bantuan beras Bulog 400Gr/KK.

Dan Pemda Meranti juga akan mengupayakan bantuan bagi para TKI yang terpaksa kembali ke Meranti dan kehilangan pekerjaan melalui Kartu Pra Kerja yakni sesuai kebijakan Presiden RI bagi masyarakat pemegang kartu akan mendapat bantuan sebesar 600 ribu/bulan.

Khusus untuk TKI dari data terakhir Dinas Perhubungan Meranti per 7 April 2020 jumlah TKI yang masuk ke Meranti berjumlah 5966 orang. Bupati Irwan telah mengintruksikan kepada Camat dan Kades melibatkan RT/RW untuk mendata semua TKI yang berada diwillayahnya masing-masing untuk diusulkan mendapatkan kartu Pra Kerja. Bupati berharap pada Dinas terkait serta Camat dapat memberikan data yang valid terkait jumlah masyarakat yang perlu diurus karena dampak Covid-19.

"Dan datanya jangan salah, ini kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan anggaran untuk penanggulangan dan dampak Covid-19 di Kepulauan Meranti," tegas Bupati.

Secara rinci alokasi dana sebesar 36 Miliar untuk penanganan Covid-19 di Meranti selain untuk jaring pengaman sosial juga akan digunakan untuk pengadaan peralatan medis, Transportasi Ambulance Laut, Pengadaan Tenaga Medis dokter dan perawat, Revitalisasi BLK Meranti menjadi ruang Isolasi Covid-19, serta pengamanan yang akan dketuai oleh Satpol PP dengan anggota Polres dan Dinss Perhubungan.

Dengan alokasi dana ini Bupati berharap Meranti benar-benar siap menghadapi segala kemungkinan terkait antisipasi penyebaran Covid-19 di Kepulauan Meranti.

"Semoga kita siap melakukan penanganan dan perawatan kepada masyarakat dalam upaya mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Kepulauan Meranti," harap Bupati.

Sekedar informasi, dari keterangan Juru Bucara Covid-19 Meranti, Fachri, jumlah ODP di Meranti sebanyak 4577 orang. Pemerintah Daerah telah menyiapkan ruang Isolasi Pasien PDP sebanyak 66 Bed. Yang tersebar di Puskesmas sebanyak 20 Bed, BLK sebanyak 30 Bed dan RSUD Meranti sebanyak 16 Bed.

Guna melindungi para petugas Medis, Ormas, Petugas Keamanan yang bekerja digaris depan dalam mengantisipasi penyebaran Virus Covid-19 di Kepulauan Meranti, Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, melakukan penyerahan Alat Pelindung Diri (APD) berupa Masker, Baju Azmat, Sarung Tangan, Dis Infektan, bertempat di Aula Biru, Kantor Bupati Meranti.

Seperti disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Meranti dr. Misri, penyerahan APD dan Dis Infektan ini, merupakan tindaklanjut Pemda dalam mengantisipasi dan penanganan penyebaran Virus Covid-19 di Kepulauan Meranti. Seperti diketahui Tim Gugus Tugas Covid-19 Meranti yang beranggotakan OPD terkait dibantu oleh Kepolisian, TNI, Ormas dan Masyarakat telah bersatu padu saling dukung untuk memerangi penyebaran Covid-19 di Meranti.

Mengawali sambutannya, Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada para petugas Medis di RSUD, Puskesmas, Para ASN dan Nin ASN, Kepolisian, TNI, Ormas, serta Akademisi yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam mengantisipasi penyebaran Virus Covid-19 di Meranti. Sebab tanpa dukungan dan sinergitas semua pihak dan elemen masyarakat apa yang diharapkan yakni Meranti terbebas dari Virus Covid-19 akan sulit terwujud.

Kondisi terkini terkait Covid-19 di Kepulauan Meranti, belum ada yang terinveksi Covid-19, agar kondisi ini tetap terjaga Bupati Irwan menghimbau kepada masyarakat untuk terus menjaga diri dengan cara disiplin mematuhi semua arahan dari Pemerintah.

Dan kepada para petugas Kesehatan, Pihak Keamanan, Ormas yang bertugas digaris depan, Pemerintah Daerah akan selalu memberikan dukungan seperti yang saat ini dilakukan dengan pemberian bantuan alat OPD. Bupati Irwan sangat memahami besarnya resiko yang harus dihadapi para petugas kesehatan dan pengamanan yang berada digaris depan. Untuk itu perlu diberikan alat perlindungan diri agar dapat bekerja dengan aman dan tenang.

"Bagaimana para petugas Medis dan Keamanan ini dapat melindungi masyarakat jika dirinya sendiri tidak terlindungi, untuk itu bantuan APD ini sangat diperlukan," jelas Bupati.

Adapun bantuan yang diberikan berupa Masker Medis dan Kain produksi para warga binaan Lapas Kelas II B Selatpanjang yang diklaim telah memenuhi standar Kesehatan, Baju APD Azmat Astronouts, Dis Infektan, serta Sarung Tangan dan Rapid Test.

Selanjutnya pada kesempatan itu Bupati Irwan berharap kepada semua pihak khususnya tenaga kesehatan, pengamanan dan ormas tidak perlu terlalu Paranoid dan bingung dalam menghadapi penyebaran Virus Covid-19. Yang terpenting adalah selalu menyesuaikan diri terhadap kondisi dilapangan dan tetap disiplin dalam mengikuti semua petunjuk dari Pemerintah.

"Jangan sampai masyarakat yang bekerja berbagai profesi menjadi tidak produktik bahkan berhenti bekerja karena ketakutan," jelas Bupati.

Turunnya produtifitas masyarakat dalam bekerja tentunya akan menimbulkan masalah baru bagi Kepulauan Meranti yakni ekonomi daerah lumpuh dan masyarakat miskin akan semaki banyak.

Agar hal ini tidak terjadi Bupati berharap kepada aparatur, tokoh masyarakat dan ormas dapat memberikan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat agar roda perekonomian tetap berjalan dan aktifitas kehidupan masyarakat tetap berlangsung sebagaimana mestinya.

Kepada masyarakat yang bekerja diberbagai profesi menurut Bupati Irwan dapat terus bekerja dengan beradaptasi, misal tukang pangkas rambut yang cukup beresiko karena berdekatan dan berbaur dalam satu ruangan dapat mengakali dengan senantiasa menggunakan Masker jika perlu memangkas rambut diruangan terbuka dan selalu mencuci tangan.

Dan khusus bagi ASN di Kepulauan Meranti, Bupati mengingatkan Covid-19 jangan dijadikan alasan untuk berhenti bekerja sehingga tidak produktif. Karena jika itu terjadi maka pelayanan terhadap masyarakat akan terganggu, ekonomi lumpuh masyarakat kelaparan akan semakin banyak. "Mari tetap berkinerja dalam melayani masyarakat," ucap Bupati.

Terakhir Bupati Meranti meminta kepada masyarakat yang melakukan aktifitas diluar ruangan sesuai dengan arahan Pemerintah untuk senantiasa menggunakan masker, jaga jarak sosial (Sosial Distancing), serta selalu mencuci tangan.

"Mari kita tingkatkan disiplin dan kesadaran mematuhi arahan pemerintah agar Kepulauan Meranti dapat terbebas dari penyebaran Virus Covid-19. Semoga dengan dukungan dan peran aktif semua pihak kondisi dapat kembali normal," harap Bupati mengakhiri.

Sekedar informasi dalam kegiatan itu juga dilakukan penandatanganan MoU penagangan kesehatan antara Pemerintah Meranti dengan Lapas Kelas II B Selatpanjang, Ormas, Perguruan Tinggi. MoU langsung ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, Kadis Kesehatan dr. Misri dan perwakilan institusi terkait.

Ribuan TKI Meranti dan wilayah lainnya di Indonesia yang terdampak kebijakan Covid-19, masih terkatung-katung di Malaysia, mereka tak dapat pulang karena sejumlah pintu masuk pelayaran di Provinsi Riau ditutup oleh Pemerintah Provinsi atas arahan Pemerintah Pusat.

Dalam rapat tersebut untuk pemulangan ribuan TKI Meranti asal Malaysia langkah yang akan dilakukan adalah dengan membuka kembali Jalur Pelayaran dari Batu Pahat menuju Pelabuhan Tanjung Samak dan Tj. Harapan Selatpanjang yang telah ditutup oleh KSOP atas perintah dari Pemerintah Provinsi Riau sesuai arahan dari Pemerintah Pusat dengan dalih mencegah penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia khususnya Provinsi Riau.

Dari data Dinas Perhubungan Keranti yang diperoleh dari pihak Imigrasi, saat ini jumlah TKI yang keluar dari pintu Pelabuhan Kukup menuju Tj. Balai Karimun dan masuk ke Meranti pertanggal 7 Maret 2020 berjumlah sebanyak 6338 orang. Sementara yang masih terkatung-karung di Johor Bahru Malaysia akibat tutupnya jalur pelayaran dari Bagu Pahat diperkirakan berjumlah belasan ribu orang dari jumlah itu setidaknya 6000 orang merupakan warga asli Kabupaten Meranti.

Dari informasi yang diperoleh oleh DPRD Meranti, para TKI Meranti yang masih tertinggal di Malaysia saat ini merupakan kepala keluarga yang menjadi tulang punggung sehingga kepulangannya sangat dinanti-nanti istri dan anak-anak agar mereka dapat menambung hidup selama kondisi Covid-19 ini.

"Dalam beberapa hari ini sudah banyak keluarga para TKI yang melapor kesini (Kantor DPRD.red), mereka meminta kami untuk mencarikan solusi agar para TKI yang masih berada disana dapat dipulangkan karena sebagian besar merupakan tulang punggung keluarga," jelas Ketua Komisi B DPRD Meranti Muzamil.

Muzamil berharap kepada Pemerintah Daerah khususnya Bupati Kepulauan Meranti yang didukung oleh Pimpinan Instansi Vertikal seperti Imigrasi, Balai Karantina, Bea Cukai, serta KSOP dapat mencarikan solusi atas masalah ini. Caranya tentu tidak bisa dengan cara biasa diperluka kebijakan Deskresi untuk mendesak Pemerintah Provinsi dan Pusat membuka kembali sejumlah jalur pelayaran dari negeri Jiran. Dan untuk memuluskannya harus dilakukan pembicaraan Goverment To Goverment (G To G) antara Pemerintah Malaysia dan Indonesia.

Pembukaan jalur pelayaran yang dimaksut adalah Pintu Pelabuhan Batu Pahat Kukup menuju Pelabuhan Tj. Samak dan Tj. Harapan Selatpanjang Meranti.

Untuk mendobrak hal itu, Bupati meminta kepada jajaran OPD terkait bersama DPRD Meranti berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat dengan pertimbangan nasip TKI yang notabene merupakan warga ber KTP Indonesia yang wajib diperjuangkan negara.

"Disaat negara lain berusaha keras memulangkan warganya dengan dibiayai negara. Pemerintan kita justru menutup pintu masuk bagi TKI kita yang ingin pulang ketanah air, ini tentunya ada yang salah," jelas Bupati.

Lebih jauh diakui Bupati, masalah ini sudah pernah dibicarakan dengan Gubernur Riau H. Syamsuar dan Kapolda Riau, namun dengan pertimbangan berbagai hal masalah pembukaan pelayaran tersebut belum dapat dipenuhi, Gubernur beralasan penutupan jakur pelayaran itu merupakan kebijakan Pemerintan Pusat.

Sekedar informasi, para TKI yang bekerja di Malaysia saat ini sebagian besar masuk secara Ilegal dengan menggunakan Pasport Kunjungan Wisata dan Sosial, mereka rela mengadu nasip meninggalkan keluarga hanya untuk sesuap nasi. Tak sedikit dari mereka harus menerima tekanan, makian dan diskriminasi namun apa boleh buat para pejuang devisa ini tetap berangkat karena lapangan kerja dinegara sendiri sangat sulit.

Ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga pula, disaat negara tidak bisa menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi warganya sehingga terpaksa harus bekerja diluar negeri dan berkat kerjanya menghasilkan pemasukan devisa untuk negara, tapi kenyataan yang diterima cukup pahit di saat mereka kesulitan negara seolah meninggalkan mereka.

Saat ini dari informasi yang diperoleh Pemda Meranti dengan dilakukannya penutupan sejumlah jalur pelayaran di Provinsi Riau, para TKI yang masih berada di Malaysia mulai nekat kembali secara ilegal. Hal ini tentunya sangat tidak kondusif disaat Pemerintah Daerah berupaya mencegah penyebaran Covid-19, ada warga yang berasal dari Zona Merah masuk tanpa terdata.

Jadi untuk menggesa pemulangan dan menyelamatkan nasip ribuan TKI tersebut, Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, menyimpulkan 3 Solusi yakni langkah jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Solusi jangka pendek adalah mendesak Pemerintah Provinsi dan Pusat membuka kembali jalur Pelayaran Batu Pahat Johor Baru menuju Tj. Samak dan Tanjung Harapan Selatpanjang.

Solusi jangka menengah adalah bagaimana Pelabuhan Tj. Samak dapat menjadi pelabuhan Internasional yang dapat disinggahi kapal dari luar negeri. Dan Pelabuhan Tj. Samak akan dioperasikan UPT. Imigrasi untuk pelayanan Pasport sehingga masyarakat yang ingin mengurus Pasport untuk bekerja keluar negeri tidak perlu susah lagi datang ke Selatpanjang. Diakui pihak Imigrasi sangat mendukung dan setuju rencana tersebut hanya saja untuk mengadakan fasilitas itu perlu diadakan ruang dan peralatan IT komuniasi pendukung. Dan Pemkab. Meranti dikatakan Bupati siap memfasilitasi hingga UPT Imigrasi Tj. Samak siap beroperasi.

"Dan untuk mengadakan fasilitas ini Pemkab. Meranti telah menyiapkan anggaran sebesar 3 Miliar lebih, kita berharap tahun ini dapat dioperasikan," ujar Bupati.

Dan solusi jangka panjang agar para TKI Meranti tidak lagi mendapat diskriminasi di negara tetangga Malaysia, Bupati bersama DPRD Meranti akan mengupayakan Balai Pelatihan untuk memberikan Skill kepada calon TKI sebelum diberangkatkan bekerja di Malaysia.

Terkait tiga solusi yang ditawarkan oleh Bupati Irwan juga didukung oleh Wakil Bupati H. Said Hasyim yang disetujui juga oleh semua Legislator yang hadir begitu juga perwakioan Instansi Vertikal yang hadir mulai dari Bea Cukai, Balai Karantina, KSOP dan Imigrasi dan siap mendukung dengan meneruskan informasi ini ketingkat Provinsi dan Pusat.

Berbagai kegiatan sosial guna membantu masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 terus dilakukan, kali ini giliran Pemkab. Meranti bersama Polres dan Koramil Selatpanjang menggelar Bakti Sosial bersama berbagi Sembako kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 agar dapat terus menjalani hidup seperti biasa, kegiatan ini dipusatkan dihalaman Kantor Mapolres Meranti, Jalan Raya Gogok, Selatpanjang.

Penyerahan bantuan Sembako untuk rakyat miskin terdampak Covid-19 di Kepulauan Meranti, diawali dengan upacara singkat yang dipimpin oleh Kapolres Meranti AKBP. Taufik Lukman yang dilanjutkan dengan penyerahan bantuan Sembako secara simbolis dari Bupati Meranti Kapolres Meranti dan Wakil Kegua DPRD Meranti kepada perwakilan Polres Meranti, TNI, dan Pemda Meranti untuk disalurkan kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19.

Seperti dijelaskan Kapolres Meranti, AKBP. Taufik Lukman, kegiatan ini terlaksana berkat kerjasama antara Pemda Meranti, Polres Kep. Meranti dan Koramil Selatpanjang dalam rangka kepedulian terhadap masyarakat miskin terdampak Covid-19 di wilayah Kep. Meranti seperti Nelayan, Becak Ojek, Buruh, Farkir Miskin dan lainnya.

Banyak dari masyarakat ini terpaksa berhenti bekerja akibat dari lumpuhnya sektor produksi dan banyak konsumen yang memilih menahan diri untuk tidak keluar rumah, sementara kebutuhan harian primer masyarakat terutama Sembako tidak dapat ditunda.

"Jadi sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang membutuhkan di tengah-tengah wabah panjang ini Polres Kepulauan Meranti bersama dengan Pemda dan TNI menggelar bakti sosial pembagian Sembako sekaligus edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar mematuhi semua himbauan pemerintah mengingat hal ini sangat diperlukan guna memutus mata rantai penyebaran Virus Covid-19 agar tidak sporadis diwilayah Kep. Meranti," jelas Kapolres.

Dan untuk mengatasi masalah ini dikatakan Kapolres, menggunakan teori Pentholic yaitu kerjasama dan persatuan antara Pemerintah dan masyarakat, akademisi, media massa dalam mencegah penyebaran Covid-19.

Menyikapi hal itu, dsambut baik oleh Bupati Kep. Meranti Drs. H. Irwan M.Si menurutnya kegiatan ini merupakan bukti nyata partisipasi aktif dari Pemda, Polres dan Koramil dalam membantu masyarakat yang kesusahan terdampak Covid-19.

Selanjutnya, Bupati Irwan menjelaskan saat ini Kepulauan Meranti masih berstatus Zona Hijau penyebaran Covid-19 di Provinsi Riau. Meski begitu sebagai daerah regional yang dikelilingi Zona Merah Juga harus tetap waspada terhadap penularan lokal antar penduduk.

"Jika sebelumnya kasus penularan disebabkan karena orang yang datang dari wilayah JABODETABEK, kini sudah melalui transmisi lokal antar warga dalam satu wilayah tentunya hal ini akan mempengaruhi kondisi di Meranti, untuk itu diharapkan kepada Forkopimda untuk dapat mengantisipasi dampak dari wilayah Regional Zona Merah ini," ujar Bupati lagi.

Caranya menurut Bupati dengan terus meningkatkan pemantauan terhadap masyarakat ODP, kurangi jam operasional seperti pasar, warung kopi serta keramaian lainnya agar maayarakat dapat terselamatkan dari penularan Virus Covid-19 yang cukup berbahaya ini.

Pemkab. Meranti sangat menyadari kesulitan yang dihadapi masyarakat miskin saat ini untuk itu penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) harus segera disalurkan, namun yang menjadi masalah sesuai aturan Pemerintah Pusat setiap KK hanya boleh menerima 1 bantuan artinya jika sudah menerima PKH atau BPNT tidak boleh menerima bantuan lainnya. Hal itu ditetapkan agar semua warga miskin di Indonesia ditengah Pandemi Covid-19 ini dapat memperoleh bantuan.

Pertanyaan kenapa hingga kini Pemkab. Meranti belum menyalurkan Bansos tersebut..?, dari informasi yang diperoleh Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si didampingi Wabup H. Said Hasyim dalam Rakor Percepatan Penyaluran Bansos Ditengah Covid-19 yang melibatkan Forkopimda, Legislatif, Dinas terkiat serta Para Camat, dirumah Dinas Bupati Meranti.

Ternyata masih ditemukan data bantuan yang tumpang tindih dimana dari hasil pemantauan Kecamatan dan Desa masih terdapat keluarga yang menerima bantuan double misalnya sudah menerima bantuan PKH tapi juga mendapat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), akibatnya banyak masyarakat miskin yang harusnya mendapat bantuan tapi mereka tidak mendapat bantuan hal ini sekaligus menjawab aspirasi warga yang masuk kategori miskin tapi belum terdata sebagai penerima bantuan.

Menyikapi informasi tersebut, Bupati Irwan tidak ingin masyarakat miskin yang layak menerima bantuan tapi tidak dijatahi, agar hal ini tidak terjadi Bupati mengintruksikan kepada Kepala Dinas Sosial segera berkoordinasikan dengan Camat, Kades dan Penyuluh PKH untuk mendata kembali warga miskin diwilayahnya agar tidak terjadi tumpang tindih data dan seluruh masyarakat miskin dapat menikmati bantuan sosial ini sehingga gejolak ditengah masyarakat dapat diantisipasi.

Dan yang tak kalah penting Bupati tidak ingin niat baik tersebut justru berimplikasi yang menimbulkan masalah hukum. Jadi agar hal itu tidak terjadi perlu disiapkan semua dokumen terkait peralihan anggaran untuk penanganan Covid-19 ini agar tidak bermasalah dikemudian hari.

"Penggunaan uang negara ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan," ujar Bupati.

Dalam Rakor tersebut sesuai keterangan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Meranti Agusyanto S.Sos M.Si, jumlah masyarakat miskin di Meranti terdata sebanyak 120 ribu jiwa, dari jumlah itu 102 ribu jiwa sudah tercover oleh PKH maupun BPNT. Karena keterbatasan anggaran sebanyak 18 ribu jiwa masyarakat miskin belum menerima bantuan jenis apapun, ditambah masyarakat miskin yang terdampak Covid-19.

Untuk Jaring Pengaman Sosial menghadapi dampak Covid-19 di Indonesia, Pemerintah Pusat kembali memberikan bantuan diluar PKH dan BPNT. Bantuan ini ditujukan untuk masyarakat miskin yang terdampak Covid-19. Untuk Meranti sendiri Pemerintah Pusat mengalokasikan bantuan untuk 7 ribuan jiwa dimana sekitar 4500-an jiwa telah masuk dalam Basis Data Kementrian Sosial tinggal 2500-an jiwa lagi yang dapat diusulkan sebagai data baru calon penerima bantuan.

Selain bantuan dari Pemerintah Pusat, Dinas Sosial Meranti juga mendapat kabar bantuan yang akan disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Riau sebesar 300 ribu rupiah/jiwa namun berapa alokasinya diakui Kadis Sosial Agusyanto pihaknya belum mendapat kabar. Selain itu juga ada bantuan kartu Pra Kerja yang dialoksikan untuk 3000 orang warga Meranti dengan jumlah bantuan sebesar 600 ribu rupiah/bulan selama 3 bulan.

Pemkab Meranti sendiri juga akan menyalurkan bantuan kepada warga miskin terdampak Covid dalam bentuk Sembako dengan jumlah yang lumayan besar.

Dengan banyaknya bantuan yang akan diberikan mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah dalam beberapa bulan kedepan. Pemkab. Meranti menilai jika dilakukan pendataan dengan baik mulai dari RT/RW, Kades, Camat melibatkan penyuluh PKH dan tidak terjadi tumpang tindih maka diyakini seluruh masyarakat miskin yang ada di Meranti dapat tercover.

Untuk mendukung Validasi data warga miskin ini, seperti dikatakan oleh Kapolres Meranti AKBP Taufik Lukman sesuai dengan Intruksi dari Kapolri ia juga memerintahkan kepada seluruh Babinkamtibmas turut serta melakukan warga miskin di wilayah tugasnya.

"Kepada Camat, Kades, segera lakukan Validasi data dengan melibatkan Penyuluh PKH. Saya harap sebelum Jumat data sudah selesai sehingga dapat ditindak lanjuti dengan penyaluran bantuan," ucap Bupati.

Untuk mekanisme bantuan diluar PKH dan BPNT, agar tidak menimbulkan kerumunan masa akan diberikan dalam bentuk Sembako yang langsung diantar oleh petugas Satpol PP atau Aparatur Kecamatan dan Desa (Dor To Dor) kerumah-rumah warga penerima.*

Penulis: M Kosir

Editor: Rezi AP

Sumber: Adventorial Pemkab Meranti


Tag:Pemkab Meranti