RIAUPEMBARUAN.COM -Polemik kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di Kabupaten Siak semakin meresahkan masyarakat. Meski Pemerintah Kabupaten Siak mengklaim stok dalam kondisi aman, fakta di lapangan justru menunjukkan kesulitan warga mendapatkan BBM, ditandai dengan antrean panjang di sejumlah SPBU dan APMS.
Pantauan di lapangan, antrean kendaraan roda dua dan roda empat terlihat mengular hingga ke badan jalan, menyebabkan kemacetan di beberapa titik. Warga bahkan harus menunggu lebih dari satu jam hanya untuk mendapatkan BBM.
Arifin, warga Kecamatan Siak, mengaku harus mengantre lama demi mengisi bahan bakar sepeda motornya.
“Saya antre lebih dari satu jam hanya untuk mengisi penuh motor Beat,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kabupaten Siak, Tengku Musa, menjelaskan bahwa secara kuota, pasokan BBM untuk wilayah Siak sebenarnya mencukupi. Namun, terjadi lonjakan permintaan akibat peralihan pengguna dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi.
“Secara umum stok cukup. Namun, pengguna BBM non-subsidi banyak yang beralih ke BBM subsidi karena kenaikan harga yang cukup signifikan,” jelasnya.
Selain itu, kondisi semakin diperparah dengan hilangnya Pertalite di tingkat pengecer. Hal ini merupakan dampak dari kebijakan pengetatan distribusi yang melarang pengecer mengambil BBM dari SPBU.
Akibatnya, di sejumlah titik yang masih menjual Pertalite secara eceran, harga mengalami kenaikan dari Rp12.000 menjadi Rp13.000 per liter.
Kebijakan tersebut juga berdampak besar bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat distribusi. Warga di Kecamatan Sungai Apit, khususnya di Kampung Mengkapan, Sungai Rawa, Rawa Mekar Jaya hingga Penyengat, kini harus menempuh perjalanan cukup jauh menuju APMS Teluk Mesjid untuk mendapatkan BBM.
Sebagai gambaran, warga Kampung Mengkapan harus menempuh perjalanan sekitar 30 menit untuk mencapai lokasi pengisian terdekat.
Menanggapi kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Siak bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berencana menggelar rapat koordinasi dengan melibatkan pihak Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
“Kami akan mencari solusi terbaik sesuai kondisi daerah. Dalam aturan BPH Migas, sebenarnya ada skema untuk wilayah terpencil melalui pembentukan sub-penyalur resmi. Ini yang sedang kami bahas,” pungkas Tengku Musa.*
Penulis: Redaksi
Editor: Rezi AP
Redaksi
