RIAUPEMBARUAN.COM -Perkumpulan Kawan Pencari Keadilan (P-KPK) mendesak Bupati Bengkalis, Kasmarni, agar memerintahkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kabupaten Bengkalis melakukan pemantauan serta pemeriksaan menyeluruh terhadap penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di Pulau Bengkalis.
Desakan ini muncul menyusul masih terjadinya kelangkaan BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar, termasuk BBM non-subsidi Pertamax, di tengah informasi bahwa pasokan BBM ke Pulau Bengkalis masuk setiap hari melalui jalur Roro Sungai Selari??"Air Putih.
Ketua P-KPK, H. Ahmad Effendi, S.E., M.Sc., saat dikonfirmasi Selasa sore (31/12/2025), mempertanyakan transparansi distribusi BBM yang dinilainya tidak sejalan dengan kondisi di lapangan.
“Faktanya BBM masuk setiap hari dan dipasok ke beberapa SPBU di Pulau Bengkalis. Namun masyarakat tetap kesulitan mendapatkan BBM. Ini yang perlu dijelaskan secara terbuka, ke mana sebenarnya BBM itu disalurkan,” tegas Ahmad Effendi.
Ia juga mengungkapkan temuan P-KPK terkait penjualan BBM kepada pengecer menggunakan drum berkapasitas besar yang disebut-sebut berdasarkan rekomendasi desa. Menurutnya, mekanisme tersebut harus berada dalam pengawasan ketat Disperindag agar BBM benar-benar digunakan untuk kebutuhan masyarakat dan tidak disalahgunakan.
Selain itu, Ahmad Effendi menyoroti adanya informasi bahwa lurah dilarang mengeluarkan rekomendasi penjualan BBM eceran, sementara di wilayah kelurahan justru banyak ditemukan pengecer atau pertamini yang beroperasi, bahkan berlokasi dekat dengan SPBU.
“Kalau lurah dilarang mengeluarkan rekomendasi, lalu dasar legal pengecer-pengecer itu dari mana? Apalagi stok mereka sering terlihat lebih banyak dibandingkan SPBU,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, P-KPK meminta Disperindag Bengkalis membuka data secara transparan, mulai dari jumlah BBM yang masuk ke Pulau Bengkalis setiap hari, mekanisme pemberian rekomendasi, hingga daftar pengecer resmi per desa dan kelurahan.
P-KPK juga mengimbau Forkopimda Bengkalis untuk ikut melakukan pengawasan serta penindakan hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam distribusi BBM.*
Penulis: Eru Kurniawan
Editor: Redaksi
Redaksi
