RIAUPEMBARUAN.COM -Majelis hakim tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, menyatakan Mantan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) H Mursini. Terbukti secara sah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.
Dalam amar putusan majelis hakim yang diketuai DR Dahlan SH, pada sidang secara virtual Jumat (7/1/22) sore. Mursini terbukti bersalah melanggar Pasal 3 ayat (1) jucnto pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
"Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun, denda Rp 100 juta subsider 2 bulan," ucap Dahlan.
Selain hukuman pidana penjara, Mursini diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 150 juta subsider 3 bulan.
Atas putusan vonis tersebut, baik terdakwa maupun jaksa penuntut sama sama menyatakan pikir pikir.
Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) Imam Hidayat SH MH. Menuntut Mursini dengan pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan, denda Rp350 juta subsider 6 bulan kurungan.
JPU juga menuntut terdakwa membayar uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp1.550.000.000. Apabila UP itu dibayarkan maka dapat diganti dengan kurungan selama 4 tahun.
Untuk diketahui, Mursini didakwa melakukan tindak pidana korupsi dana 6 kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Kuansing, dengan anggaran Rp13,3 miliar lebih.
Perbuatan Mursini itu dilakukan secara bersama-sama dengan lima terpidana mantan Plt Setdakab Kuansing Murhalius, mantan Kabag Umum Setdakab M Saleh merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran Rutin Verdy Ananta, mantan Kasubbag Kepegawaian Setdakab selaku Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Hetty Herlina dan Kasubbag Tata Usaha Setdakab Kuansing merangkap PPTK Yuhendrizal (kelimanya telah divonis-red) telah melakukan, menyuruh atau beberapa perbuatan yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.
Dengan cara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.*
Penulis: Redaksi
Editor: Suhadi
Sumber: Riauterkini
Redaksi
