RIAUPEMBARUAN.COM -Arsadianto Rachman atau yang biasa dikenal sebagai Anto Rachman kembali terpilih sebagai Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Provinsi Riau.
Anto Rachman kini menjadi Ketua MPW PP Riau dengan masa bakti 2022-2027. Pelantikan tersebut langsung dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Majelin Pimpinan Wilayah (MPN) PP, Ahmad Ali di Hotel Labersa Kampar, Sabtu (19/2/22).
Untuk struktur organisasi MPW PP Riau sendiri yakni Sekretaris dipimpin oleh Victor Yonathan, Bendahara Bonar Saragi, Wakil Ketua I Organisasi Fran Rizal, Wali Ketua II Kesejahteraan Sosial M Nasir, Wakil Ketua III Perekonomian dan Industri Mangapul Hutahaena, dan Wakil Ketua IV Pembinaan dan Pemberdayaan Cabang Kiki.
Setelah dilantik, Anto Rachman mengucapkan terimakasih kepada teman-teman Majelis Pimpinan Cabang (MPC) yang masih mempercayai dirinya untuk menjadi Ketua MPW.
"Saya kembali ditunjuk menjadi ketua yang ke-4 kalinya. Tugas ini sangat berat buat saya. Karena ini adalah masa transisi saya untuk mengurus PP di Riau ini," ujar Anto.
Ia juga minta kepada rekan-rekan yang baru dilantik, setelah pelantikan sebagak pengurus, rekan-rekan pengurus PP Riau yang barus harus aktif dalam organisasi.
"Karena saya nanti akan buat sanksi, apabila pengurus tidak aktif dalam keorganisasian akan saya reshuflle dalam pengurusan," tegasnya.
Ia berharap di era milenial ini, dirinya bisa menyesuaikan dengan kondisi PP. Ia juga mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan PP Riau yang telah berbakti pada tahun 2017 hingga tahun 2022.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum MPN PP, Ahmad Ali berharap, dipengurusan MPW PP Riau yang baru, bisa menjaga harapan daripada kader-kader Pemuda Pancasila.
"Tentunya dengan terpilihnya kepengurusan baru harus mampu menterjemahkan peraturan organisasi. Kedepannya kita berharap PP sebaga Ormas mempunyai cara padang dan pengelolaan yang berbeda," ucap Ahmad.
Ia juga berharap kantor-kantor PP yang ada di Riau harus bisa digunakan untuk pelayanan publik.
"Tidak bisa lagi kantor PP hanya tempat berkumpulnya orang-orang yang hanya mengurus demi kepentingan dirinya sendiri. Tapi kantor PP harus berubah, perubahan pelayanan, mindset organissi harus kita ubah, tidak lagi kantor PPmenjadi tempat sakral," imbuhnya.
Lanjutnya, kantor PP bisa digunakan sebagai sentra pelayanan publik seperti tempat pengajian, dan sunatan masal untuk kepentingan masyarakat.
Karena sejatinya orgasniasi PP itu harus bisa menjadi harapan seluruh masyarakat. Ini bukan pekerjaan mudah, tapi kalau kemudian kita sekian puluh tahun menjadikan kantor PP tempat sakral maka kemudian kita harus mampu mentransformasikan diri kita dengan kepentingan masyarakat.
"Baik buruknya PP di Riau bukan ditentukan Ketua MPN di Kakarta, tapi ada di pundak bung Anto. Ketua MPW harus menandatangi fakta integritas bahwa ketika 6 bulan tidak bisa menjaga amanat maka harus mengundurkan diri secara otomatis," pungkasnya.
"Kita tidak bisa lagi melihat masa lalu, kita masuk di era milenial dan harus menatap mada depan. Saya percaya bung Anto mampu melakukan transformasi dan kemudian menjaga harapan masyarakat Riau," tutupnya.*
Penulis: Redaksi
Editor: Rezi AP
Redaksi
