RIAUPEMBARUAN.COM -Dugaan gangguan kesehatan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Dumai memasuki tahap investigasi. Hingga Jumat (14/8/2026), sebanyak 41 orang terdata dibawa ke IGD RSUD Dumai setelah mengalami keluhan kesehatan usai mengonsumsi makanan MBG.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai, Dr. Syaiful, M.K.M, menyebut 41 orang tersebut terdiri dari 36 siswa SDN 013, lima siswa SDN 015 dan satu guru SDN 013.
Dari jumlah tersebut, tiga orang masih menjalani perawatan, sementara lainnya sudah diperbolehkan pulang. Satu orang dipulangkan atas permintaan orang tua atau pulang paksa.
Selain pasien yang dibawa ke rumah sakit, Dinkes juga menemukan adanya siswa yang mengalami gejala serupa dengan kondisi ringan dan dapat ditangani di ruang UKS. Namun, jumlah pastinya belum diketahui karena sekolah diliburkan pada Jumat (14/8/2026).
Kasus ini bermula setelah makanan MBG didistribusikan ke sekolah pada Kamis (13/8/2026). Berdasarkan penelusuran lapangan, makanan kemudian dikonsumsi siswa dan sejumlah siswa mulai mengalami keluhan kesehatan. Makanan selanjutnya ditarik setelah pihak sekolah berkoordinasi dengan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kini, investigasi tidak hanya menyasar kondisi korban, tetapi juga menelusuri seluruh rantai makanan.
Dinkes Kota Dumai telah mengambil sampel untuk diuji di Labkesda Provinsi Riau, meliputi nasi, sayur kol dan wortel, tempe, bakso, air bersih dan air minum di dapur SPPG, serta muntahan siswa yang berada di RSUD.
Kepala Dinkes Dumai, Dr. Syaiful, mengatakan pihaknya melakukan evaluasi dan investigasi terhadap proses pengolahan dan penyajian makanan.
“Melakukan evaluasi dan investigasi pengolahan dan penyajian makanan dan mengambil sampel makanan dan dikirim ke Labkesda Riau,” ujar Syaiful.
Dalam keterangannya melalui telepon seluler, Syaiful menegaskan hasil laboratorium masih ditunggu.
“Untuk hasil lab kita masih menunggu,” katanya.
Ia juga mengatakan hasil evaluasi dan investigasi Dinkes telah dilaporkan kepada Satgas yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Dumai.
“Untuk informasi lanjutan, akan kita infokan lagi jika hasil sudah kita terima,” ujarnya.
Penelusuran lapangan menjadi penting untuk melihat proses pengolahan, kebersihan dapur, kondisi bahan baku, pengendalian suhu, penyimpanan, pengemasan hingga distribusi makanan ke sekolah.
Informasi mengenai kondisi makanan tertentu yang sempat dipersoalkan saat proses pengemasan juga perlu diklarifikasi kepada pengelola SPPG. Namun, informasi tersebut belum dapat dijadikan kesimpulan sebagai penyebab gangguan kesehatan sebelum hasil laboratorium diterima.
Sorotan terhadap MBG di Dumai juga bukan tanpa latar belakang. Sebelumnya, pada 4 Agustus 2026, sejumlah siswa SMAN 2 Dumai dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG.
Rentang waktu sekitar sembilan hari dari kejadian sebelumnya membuat efektivitas pengawasan keamanan pangan MBG perlu dievaluasi.
Koordinator Wilayah Lembaga Missi Reclasseering Republik Indonesia (LMR-RI), Bambang Setiawan, meminta seluruh proses SPPG di Dumai dijalankan sesuai ketentuan.
“Proses SPPG di Dumai harus sesuai aturan dan menjadi contoh bagi yang lain,” tegas Bambang.
Menurutnya, munculnya beberapa kejadian di Kota Dumai harus menjadi bahan evaluasi serius.
“Sudah ada beberapa kejadian di Kota Dumai. Ini harus menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang kembali,” ujarnya.
Bambang menilai keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas. Evaluasi perlu dilakukan menyeluruh mulai dari pengolahan, penyimpanan, distribusi hingga pengawasan makanan sebelum dikonsumsi.
Sementara itu, dari sisi penegakan hukum, Kapolres Dumai AKBP Fatikh Dedy Setyawan telah dikonfirmasi terkait dugaan kejadian tersebut.
Sejumlah pertanyaan telah disampaikan, termasuk mengenai langkah kepolisian, pemeriksaan terhadap pihak terkait dan kemungkinan adanya unsur kelalaian.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, Kapolres Dumai belum memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan.*
Penulis: Redaksi
Editor: Rezi AP
Redaksi
